www.surarafakta.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara
 
Profesionalisme Pers Bukan Bertolak Dari Terverifikasi di Dewan Pers
Rabu, 06-10-2021 - 14:22:37 WIB

TERKAIT:
 
  • Profesionalisme Pers Bukan Bertolak Dari Terverifikasi di Dewan Pers
  •  

    Suarafakta.com, Pekanbaru - Buntut dari lahirnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 menjadi preseden buruk bagi citra Pemerintah provinsi Riau melalui dinas Kominfo Provinsi Riau. (5/10/2021).

    Sebagaimana diketahui bahwa di awal Pergub tersebut akan di jadikan sebagai acuan dalam penetapan perusahaan Pers dan Wartawan untuk bekerjasama dalam publikasi kegiatan Pemprov Riau, langsung mendapat reaksi keras dari Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Riau melalui ketuanya, Feri Sibarani, yang belakangan akhirnya bersatu dengan puluhan Organisasi Pers di Riau untuk bersama-sama menentang Peraturan Gubernur yang di nilai sarat dengan kejanggalan, baik dari sisi formil maupun materil.

    Tidak sampai disitu, Pergub pun ternyata mendapat koreksi dari beberapa pakar hukum Riau, seperti Dr. Krismen, S.H.,M.H dan Dr. Muhammad Nurul, S.H.,M.H, dengan mengatakan Peraturan Gubernur Riau telah mengintervensi kehidupan Pers, sebagaiamana diatur dalam UU Pers. Bahkan Pergub juga disebut oleh Kajati Riau, melalui Kasi penyidik, Risky, S.H.,M.H, bahwa pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur tidak memiliki dasar hukum untuk dijadikan sebagai pra syarat untuk perusahaan Pers yang akan bekerjasama dengan pemerintah.

    Bahkan oleh Kajati Riau, Djaja Sibagja, yang disampaikan oleh Risky, S.H.,M.H, dalam diskusi bersama ketua-ketua organisasi Pers di gedung Kejati Riau, jika Gubenur Riau, Drs. Syamsuar menyadari akan semua kejanggalan Pergubri, mustinya pergubri bisa langsung dicabut demi hukum.

    Disisi lain, ketua DPD SPRI Provinsi Riau, Feri Sibarani saat dikonfirmasi soal dampak dari Peraturan Gubernur Riau tersebut kepada kehidupan Pers Riau, mengatakan, bahwa Peraturan Gubernur Riau tidak ada korelasi yang signifikan terhadap perbaikan ekosistem media maupun profesionalisme Wartawan.

    "Saya sampaikan disini, bahwa Pergubri Nomor 19 Tahun 2021 itu berdasarkan telaah kami tidak ada korelasinya jika untuk tujuan meningkatkan kehidupan Pers atau profesionalisme Wartawan. Terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers mana pun, tidak jadi tolak ukur untuk memberikan nilai soal profesionalisme Pers di Riau, tetapi Pers hanya dapat di nilai dari kinerjanya, dan peran nya sesuai dengan pasal 6 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, " sebut Feri Sibarani, hari ini di Pekanbaru.

    Menurut Feri, yang sedang memasuki penyusunan skripsi fakultas hukum bidang Hukum Tata Negara itu, bahwa selain tidak berdasarkan hukum, pasal 15 Pergubri terkait prasyarat terverifikasi Dewan Pers dan UKW Wartawan disebutnya hanya melahirkan permasalahan di kalangan perusahaan Pers dan Wartawan.

    "Dampak yang paling signifikan dari Pergubri adalah akan adanya Diskriminasi, ketidak adilan, monopoli Anggaran Media di Kominfo, dan akan ada perpecahan diantara kalangan Pers Riau, akibat stikmanisasi yang dibangun Pergub Riau, justru ini adalah ekosistem media yang tidak sehat samasekali,"terang Feri Sibarani.

    Diakhir konferensi Pers nya hari ini di kantor DPD SPRI Provinsi Riau, Feri Sibarani juga berpesan kepada Gubernur Riau Drs Syamsuar, bahwa jangan ragu mencabut Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, karena berdasarkan telaah Kajati Riau, Dr. Djaja Sibagja, SH, MH yang disampaikan oleh Kasi Penyidikan Kejati Riau, Risky SH MH, beberapa waktu lalu, Pergubri tidak memiliki dasar hukum dalam menempatkan pasal 15 ayat (3) terkait syarat Terverifikasi Perusahaan Pers di Dewan Pers dan UKW sebagai syarat bekerjasama dengan media.

    "Karena kita ingin Gubernur Riau, Drs Syamsuar, M.Si, tenang dalam membangun Riau ini kedepannya, kita minta agar jangan ragu mencabut Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, karena terbukti menciderai kehidupan Pers, dan tidak berkekuatan hukum, sehingga jalan terbaiknya segera saja di cabut sebelum makin kisruh, dan tidak ada yang urgen sehingga diperlukan Pergubri untuk mengatur perusahaan Pers dan Wartawan," pungkas Feri.

    Sebelumnya, Dilansir dari antaranews.com Hendri Ch Bangun wakil Ketua Dewan Pers mengatakan, Dewan Pers mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemprov Riau dengan mengeluarkan Pergub Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau.

    Pergub tersebut mendukung proses verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers saat ini. Termasuk diatur dalam Pergub, kerja sama media, harus sudah minimal terverifikasi administrasi di Dewan Pers.

    “Kita mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerjasama dengan media yang jelas keberadaannya," ungkap Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Ch Bangun saat menerima konsultasi dari Dinas Kominfo Provinsi Riau dipimpin langsung Chairul Riski sebagai Kepala Dinas, belum lama ini.

    Prinsipnya kata Hendri, kerjasama media sepenuhnya kewenangan daerah. Bekerjasama saling menguntungkan, artinya media itu dibaca dengan jumlah yang cukup, untuk mempromosikan program daerah. Kemudian, akuntabilitasnya jelas.

    "Kalau sudah terverifikasi, jelas perusahaannya, membayar pajak, jelas kompetensi pemrednya dan memberi kesejahteraan pada karyawannya," ujar Hendri.

    Namun sayangnya apresiasi yang diberikan oleh wakil ketua Dewan Pers kepada Pemerintah Provinsi Riau itu harus mengangkangi pernyataan Ketua Dewan Pers M. Nuh pada saat hari besar insan pers,  tahun 2020 silam.


    Dilansir dari jetsiber.com, M. Nuh menyatakan bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

    Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan media yang belum terfaktual selama media tersebut telah berbadan hukum.

    Pernyataan Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemda harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” tegas Nuh.

    Ironisnya lagi Hendri Ch harus melawan perkataannya yang pernah diucapkannya pada saat hari Hari Pers Nasional tahun 2020 silam.

    Dilansir dari kanalkalimantan.com, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun pun menambahkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Menurut jurnalis senior ini, tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum. “Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu (harus terverifikasi). Tidak ada surat itu,” tambah Hendry.

    Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama. “Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” tandas Hendry.

    Sementara Chairul Riski di sejumlah media dalam kunjungannya ke Dewan Pers terkait Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 tahun 2021 mengeluarkan pernyataan yang bersifat normatif, yang tidak ada hubungannya tentang isi pergubri nomor 19 pasal 15 ayat 3 huruf b c dan h yang merupakan penyebab gejolak dikalangan insan pers di Riau.(red)




     
    Berita Lainnya :
  • Profesionalisme Pers Bukan Bertolak Dari Terverifikasi di Dewan Pers
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Kaperwil Suarafakta.com dan NGO – BIDIK Ri Ramah Tama Bersama Kodim 0304 / Agam
    2 Dituntut 4 Tahun Penjara Melakukan Pembakaran Lahan, Kuasa Hukum Syafrudin Bacakan Pledoi
    3 Miriss !! Sudah 75 Tahun Indonesia Merdeka, SDN 38 Palembayan Masih Kekurangan Lokal Dan Rusak Berat
    4 Pelantikan Sekwil,Korwil FPII Se Riau,Presedium Paparkan Penderitaan Pers, Hingga Lahir FPII
    5 Sandi Octa Petani Milenial Beromzet Rp 500 Juta
    6 Menhan Prabowo Siap Turun Tangan Menangkan Hati Warga Papua
    7 Penyemprotan Desinfektan Upaya Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19
    8 Sekolah Dilarang Menahan Ijazah Siswa yang Belum Lunasi Iuran
    9 Informasi Pekanbaru Lockdown 7 April Tidak Benar
    10 Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso
     
    Galeri Foto - Advertorial - Pariwara
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 PT. BINTANG GRAFIKA PERS, All Rights Reserved