www.surarafakta.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara
 
Kriminalisasi Sebagai Alat Korporasi untuk “Mengusir" Masyarakat Adat Suku Sakai
Kamis, 05-03-2020 - 22:25:48 WIB

TERKAIT:
 
  • Kriminalisasi Sebagai Alat Korporasi untuk “Mengusir" Masyarakat Adat Suku Sakai
  •  

    Suarafakta.com, Bengkalis - Rabu, 4 Maret 2020 sidang lanjutan terhadap Masyarakat Adat Sakai, Bongku Bin Jelodan kembali digelar. Agenda Sidang hari ini adalah Eksepsi ataupun Keberatan Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum.

    Persidangan dibuka dan di pimpin oleh Hakim Hendah Karmila Dewi dan di dampingi oleh Hakim Anggota Aulia Fatma Widnola dan Zia Uljannah Idris.

    Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan tidak menguraikan kronologis ataupun perkara secara jelas sehingga mengakibatkan surat Dakwaan Penuntut Umum kabur atau Obscuur Libel. Dalam Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa Bongku Bin (Alm) Jelodan pada saat melakukan penebangan Pohon didatangi oleh Security PT Arara Abadi yang sedang melakukan Patroli Rutin untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Distrik 38.

    Security PT Arara Abadi bertindak seolah-olah kepolisian dengan menangkap terdakwa dan membawanya ke Distrik 38 dan setelahnya, penuntut umum tidak menguraikan kemana dibawa terdakwa.

    Dalam surat perintah penangkapan Polsek Pinggir No. Sprin-Kap/107/XI/2019/Reskrim pada tanggal 3 November 2019 diperintahkan kepada Indra Verenal, S.H., Yopi Ferdian, S.H., Juanda M. Marpaung dan Enaldi Silalahi, S.H. untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa dan membawa ke Kantor Polsek Pinggir. Namun pada dakwaan Penuntut Umum yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dari lokasi kejadian adalah security PT. Arara Abadi yaitu saksi Harianto Pohan dan saksi. Yang menjadi pertanyaan, dimana Indra Verenal, S.H., Yopi Ferdian, S.H., Juanda M. Marpaung dan Enaldi Silalahi, S.H. yang menangkap dan membawa terdakwa? Dari manakah terdakwa dibawa?

    oleh karenanya produk penyidik berupa BAP terdakwa dibuat secara tidak sah (illegal), sehingga Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaannya berdasarkan produk penyidik yang illegal dan dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di muka pengadilan, maka surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima

    Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah error in persona yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa karena terdakwa sebagai masyarakat adat dan masyarakat tempatan bukan merupakan subjek hukum dalam UU No. 18 tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

    Kejahatan didalam UU P3H Tersebut merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara sementara itu Bongku Bin (Alm) Jelodan adalah Masyarakat Suku Sakai dan dalam pekerjaannya bertindak sendiri tanpa ada yang memerintah ataupun yang mengorganisir. Oleh karenanya Terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan bukanlah Subyek Hukum yang dapat dipidana.

    Surat Dakwaan yang tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap atas fakta dalam Dakwaan Kesatu tersebut harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

    Bongku Bin (Alm) Jelodan, warga RT 01 RW 02 Dusun Duluk Songkal Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Tualang Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, menebang 20 batang pohon Eucalyptus dan Akasia milik PT Arara Abadi (PT. AA) menjadi tersangka dan didakwa 3 pasal berbeda UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

    Dalam Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa Bongku Bin (Alm) Jelodan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan Aktivitas Perkebunan didalam kawasan Hutan Tanpa Ijin Mentri, atau Melakukan Penebangan Pohon Tanpa Ijin pejabat yang berwenang

    Penuntut umum tidak menjelaskan siapa Pejabat yang berwenang tersebut?

    Sidang Selanjutnya akan di gelar pada Senin, 9 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan agenda Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi


    Rian Sibarani



     
    Berita Lainnya :
  • Kriminalisasi Sebagai Alat Korporasi untuk “Mengusir" Masyarakat Adat Suku Sakai
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Kaperwil Suarafakta.com dan NGO – BIDIK Ri Ramah Tama Bersama Kodim 0304 / Agam
    2 Dituntut 4 Tahun Penjara Melakukan Pembakaran Lahan, Kuasa Hukum Syafrudin Bacakan Pledoi
    3 Pelantikan Sekwil,Korwil FPII Se Riau,Presedium Paparkan Penderitaan Pers, Hingga Lahir FPII
    4 Sekolah Dilarang Menahan Ijazah Siswa yang Belum Lunasi Iuran
    5 Menhan Prabowo Siap Turun Tangan Menangkan Hati Warga Papua
    6 Miriss !! Sudah 75 Tahun Indonesia Merdeka, SDN 38 Palembayan Masih Kekurangan Lokal Dan Rusak Berat
    7 Sandi Octa Petani Milenial Beromzet Rp 500 Juta
    8 Penyemprotan Desinfektan Upaya Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19
    9 Informasi Pekanbaru Lockdown 7 April Tidak Benar
    10 Update Harian Info Covid-19 Aceh: Jumlah ODP dan Covid-19 Positif di Aceh 567 Orang
     
    Galeri Foto - Advertorial - Pariwara
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 PT. BINTANG GRAFIKA PERS, All Rights Reserved